State Responsibility for Environmental Damage during International Armed Conflict post the UNCC

Arie Afriansyah


DOI: http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol10.4.376

Full Text:

PDF


Abstract


The 1991 Gulf War heralded many developments in international law, and particularly in the fields of humanitarian law and environmental law in regards state’s liable for paying compensation for environmental damage resulting from their conduct during armed conflict. Despite this positive
development, the environment has still been the victim of subsequent international armed conflicts such as the 1999 Kosovo conflict, 2003 Iraq war and 2006 Israel-Lebanon war. No belligerent was deemed liable for environmental damage as a result of unlawful actions under international law in these international hostilities. As a consequence, perpetrators of wartime environmental crimes went unpunished. Therefore, this article attempts to analyse factors that may contribute to the ineffective implementation of state responsibility for environmental damage during international warfare following the 1991 Gulf War, and suggests some steps that may be taken to improve the enforcement of state responsibility for environmental damage during inter-states armed conflict.

Perang Teluk tahun 1991 telah menandai banyak perkembangan dalam hukum internasional, khususnya di bidang hukum humaniter dan hukum lingkungan mengenai tanggungjawab negara untuk membayar kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat dari perilaku mereka selama konflik bersenjata. Meskipun perkembangan positif ini, lingkungan masih menjadi korban konflik bersenjata internasional berikutnya seperti konflik Kosovo tahun 1999, perang Irak tahun 2003 dan perang Israel - Lebanon tahun 2006. Tidak ada pihak yang berperang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum di bawah hukum internasional di permusuhan internasional. Akibatnya, pelaku kejahatan lingkungan masa perang tidak dihukum. Oleh karena itu , artikel ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada pelaksanaan efektif dari tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan selama perang internasional setelah Perang Teluk 1991, dan menyarankan beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan selama konflik bersenjata antar negara.




Creative Commons License
Indonesian Journal of International Law is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.